Komnas HAM Desak SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah Dibatalkan dan Dicabut karena Terbukti Gagal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Ahmadiyah Tahun 2008 dibatalkan.

Demikian Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan dalam konferensi pers situasi terkini di Sintang, Senin (6/9/2021).

“Komnas HAM itu punya catatan panjang terhadap persoalan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, panjang sekali catatannya, mungkin salah satu catatan paling lengkap yang dimiliki. Itu salah satu akar (masalahnya) memang SKB 3 Menteri itu,” ujarnya Choirul Anam.

“Kalau di situ ada 4 klausul, satu dua tiganya efektif tetapi yang nomor empatnya diabaikan dan terbukti gagal. Oleh karenanya memang sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan.”

Jadi, sambung Chairul, uji bahwa negara kita berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan sebagai negara hukum sebaiknya SKB 3 Menteri menyoal Ahmadiyah segera dicabut.

Baca Juga: Komnas HAM soal Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang: Mabes Polri Harus Turun Tangan

“Karena faktanya adalah banyak kekerasan yang terjadi, banyak tindakan diskriminasi terjadi, ini yang muncul di publik karena ada kekerasan yang nggak muncul di publik juga banyak sebenarnya,” ucap Choirul.

Permintaan SKB 3 Menteri menyoal Ahmadiyah untuk dicabut bukan hanya disampaikan oleh Komnas HAM. Kuasa Hukum Jemaah Ahmadiyah Indonesia Fitria Sumarni juga mendesak SKB 3 Menteri untuk segera dicabut.

“Kenapa? karena sering menjadi legitimasi terjadinya praktek-praktek intoleransi terhadap komunitas muslim ahmadiyah kami mempunyai catatan yang sangat banyak bahwa SKB ini digunakan untuk menghalangi pemenuhan hak-hak sipil,” ujarnya.

“Seperti penerbitan e-KTP dan juga pencatatan nikah serta bahkan penerbitan sertifikat tanah. Mohon kiranya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah.”

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah meningkat setelah ada penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati, Kejari, Dandim, Kapolres, dan Kepala Kantor Kemenag Sintang pada 29 April 2021.

Kesepakatan bersama sejumlah pihak tersebut itu berisi larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah di Sintang.

Baca Juga: Jubir Ahmadiyah: Kehadiran Presiden Jokowi Mendesak untuk Masalah Intoleransi di Sintang

“Sejak itu kemudian eskalasi naik, tidak hanya di lapangan saja begitu tetapi juga melalui media sosial,jadi banyak sekali jalan ujaran kebencian, provokasi, atau ajakan berbuat kekerasan yang dilakukan di sosial media,” ujarnya.

“Jadi kami mendorong polisi tidak hanya untuk memproses hukum para pelaku di lapangan tetapi juga sekaligus aktor intelektual yang kemudian mengkoordinir, bagaimana orkestrasi ujaran kebencian atau ajakan berbuat kekerasan itu di sosial media.”