Kompas TV nasional politik

DPR: Pemerintah Tak Perlu Cari Kambing Hitam Terkait Kebocoran Data Pribadi

Senin, 6 September 2021 | 13:30 WIB
dpr-pemerintah-tak-perlu-cari-kambing-hitam-terkait-kebocoran-data-pribadi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco, Politisi Partai Gerindra (Sumber: kompas.com)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar seluruh lembaga pemerintah untuk tak saling lempar tanggung jawab ihwal kebocoran data pribadi masyarakat.

Sebab, persoalan itu muncul karena hingga kini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum selesai.

"Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian jadi pegang data. Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan pemilu, Kemenekes pegang data juga berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang," kata Dasco di Jakarta, Senin (6/9/2021). 

Menurut dia, kalau seluruh pejabat saling lempar tanggung jawab ihwal kebocoran data pribadi masyarakat, maka tak akan menyelesaikan masalah tersebut.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Puan Tagih Janji Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU PDP

"Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab darimana data yang bocor itu enggak akan ada habisnya. Lebih baik kita sama-sama duduk, dan mencari solusinya," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, dalam waktu dekat antara Kemenkominfo dan Komisi I akan segera menggelar rapat untuk membahas RUU PDP yang sempat tak menemukan titik temu dalam pembahasannya. 
 
"Dalam rapat komisi I dengan Kemenkominfo yang akan berlangsung dalam waktu dekat bagaimana solusinya dan tindaklanjutnya bagaimana," ujarnya.
 
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menagih janji komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama pihak legislatif. 

Baca Juga: RUU PDP: Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi Harus Didenda Mahal

Hal ini menyusul peristiwa kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor lewat sertifikat vaksin dan beredar di media sosial.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan di Jakarta, Jumat  (3/9/2021).

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:59
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19