Kompas TV nasional peristiwa

Komisi I DPR Beberkan Alasan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Selesai

Minggu, 5 September 2021 | 22:10 WIB
komisi-i-dpr-beberkan-alasan-pembahasan-ruu-perlindungan-data-pribadi-tak-kunjung-selesai
Ilustrasi kebocoran data di internet (Sumber: Shutterstock)

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengungkapkan alasan belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Syaifullah menyebut dalam membuat RUU PDP harus dilakukan secara detail.

Adapun yang harus diperhatikan menurut penuturannya yakni terkait hak dan kewajiban.

"Hak pemilik dan kewajiban pengguna itu penting, dan itu tidak hanya dalam negara Indonesia tapi lintas negara. Tidak bisa dibatasi oleh geografis," kata Syaifullah dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Minggu (5/9/2021). 

Kemudian soal sanksi, Syaifullah mengatakan pihaknya tidak menginginkan itu ada turunan di bawah UU PDP. 

Tak hanya itu, dia juga menuturkan pembahasan RUU PDP antara pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. 

Syaifullah mengatakan pemerintah dan DPR belum sepakat tentang otoritas pengawas pengelolaan data pribadi.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Puan Tagih Janji Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU PDP

"Kita ini sedang membangun pusat data dan itu kerja sama dengan Prancis, dan letaknya sudah ada yaitu di Cikarang. Siapa yang mengawasi nantinya? Ada perpedaan pandangan antara pemerintah dan DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, Syaifullah menuturkan pemerintah memandang pengawasan cukup di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara DPR, sambungnya, menghendaki pengawasan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:58
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19