Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Hukum Potong Gaji Bagi Komisioner KPK Lili Pintauli - Opini Budiman

Sabtu, 4 September 2021 | 09:02 WIB

Lili Pintauli Siregar terpilih sebagai Komisioner KPK pada 13 September 2019. Ia memperoleh dukungan 44 suara dari 56 anggota Komisi III DPR.

Kini, posisi Lili terancam setelah Dewas KPK, yang terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan Harjono, mendapati Lili terbukti berhubungan dengan Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai, yang kini sedang diadili.

Berhubungan dengan pihak berperkara, selain merupakan pelanggaran etik berat tetapi juga berpotensi menjadi pidana.

Dalam UU KPK Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

Berhubungan langsung dengan pihak berperkara diancam hukuman lima tahun penjara. Syahrial sedang dituntut hukuman tiga tahun penjara.

Lili menginformasikan bahwa perkara Syahrial ditangani KPK. Syahrial meminta tolong dan Lili kemudian meminta Syahrial untuk menghubungi seorang pengacara di Medan.

Selain masalah tersebut, Lili juga menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan uang jasa bagi kerabatnya yang pernah menjadi pelaksana tugas Dirut PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai.

Tindakan Lili itu amat memalukan dan bisa merusak kredibilitas KPK yang memang sedang bermasalah.

Namun, Dewas KPK tidak berani meminta Lili untuk mundur. Dewas hanya menjatuhkan hukuman potong gaji 40 persen selama 12 bulan.

Dengan gaji Wakil Ketua KPK Rp 4,6 juta berarti gaji Lili akan dipotong Rp 1.840.000. Sangat sangat ringan. Ditambah tunjangan masih ada Rp85 juta yang akan dibawa LIli.

Sangat wajar jika rasa keadilan publik terkoyak. Tuntutan untuk mundur pun disuarakan.
Mundur memang pilihan terbaik daripada menjadi beban bagi dirinya dan bagi KPK.

Rasanya, perlu ada reformasi total di KPK. KPK baru hasil revisi telah melahirkan dua pimpinan KPK “bermasalah” secara etik.

Penulis : Aryo bimo

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19