Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Presiden Didesak Tindak Tegas Pelanggaran Aplikasi PeduliLindungi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi. Akibat kebocoran data pribadi itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi sendiri ikut bocor.

Ketua KKI Dr. David Tobing mengapresiasi pemerintah yang telah merilis aplikasi itu dalam situasi mendesak pandemi.

Namun, hal itu tidak menghilangkan kewajiban soal perlindungan data pribadi masyarakat. David pun mendesak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pelanggaran data pribadi itu.

“Kita apresiasi Pemerintah karena sudah menerbitkan aplikasi ini sebagai respons atas situasi pandemi. Tapi ada isu kebocoran data, dan minimnya upaya melindungi data masyarakat penggunanya,” ujar David dalam rilis pers, Jumat (3/9/2021).

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Langsung Tutup Seluruh Data Pejabat

David pun menyoroti jumlah data pribadi masyarakat yang banyak terekam dalam aplikasi itu. 

“Padahal data yang diminta dan direkam oleh aplikasi tersebut cukup banyak dan akses yang diminta pun berlebihan,” lanjut David.

Ia ingin ada pengawasan lebih ketat pada kementerian terkait yang membuat dan mengoperasikan aplikasi PeduliLIndungi agar bertanggung jawab terkait kebocoran data pribadi masyarakat.

Untuk itu, KKI mengirim surat serupa pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan sebagai pembuat dan operator aplikasi PeduliLindungi.

David menuliskan dua tuntutan soal isu kebocoran data pribadi terkait sertifikat vaksin PeduliLindungi itu, yaitu:

1. Menghapus tentang pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidak-tidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi lebih terlindungi.