Pasca KPK OTT Bupati Probolinggo, Penunjukan Pj Kepala Desa Dipercepat

PROBOLINGGO, KOMPAS.TV - Pasca operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo Jawa Timur, pemerintah daerah setempat mempercepat penunjukkan 252 penjabat kepala desa, yang sedianya masih dilakukan akhir September. Langkah itu untuk mencegah adanya jual beli jabatan seperti sebelumnya.

Percepatan penunjukan pejabat atau Pj Kepala Desa ditempuh agar tidak terjadi lagi jual beli jabatan, seperti yang dilakukan Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin beserta sejumlah aparatur sipil negara.

Pj kepala desa hasil penunjukan akan ditugaskan di 252 desa di 24 kecamatan. Sambil menunggu penjaringan penjabat kepala desa rampung, maka roda pemerintahan desa akan dikendalikan sementara oleh sekretaris desa.

Baca Juga: KPK Catat 7 Kepala Daerah Terjerat Jual Beli Jabatan Selama Periode 2016-2021

Hal itu juga berlaku di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Krejengan dan Paiton, yang mengalami kekosongan kepemimpinan setelah camatnya ditangkap KPK. Tugas camat sementara diemban sekretaris kecamatan. Desa Karangren yang penjabat kepala desanya juga ditangkap KPK, saat ini juga dikendalikan sekretaris desa hingga Pj Kades definitif ditunjuk.

Plt. Bupati Probolinggo, Timbul Prihandjoko memastikan bahwa PNS yang akan ditunjuk sebagai Pj kades bukan nama-nama warisan bupati Tantri. Ditargetkan pada tanggal 9 September, 252 desa sudah memiliki Pj kades hingga pilkades digelar tahun depan.

Baca Juga: Warga Probolinggo Cukur Gundul Pasca KPK OTT Bupati Terkait Jual Beli Jabatan

Diketahui sebelumnya, Bupati Puput Tantriana Sari bersama suaminya Wakil Ketua Komisi Empat DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan Pj kades.

Selain pasutri itu, 3 orang ASN juga jadi tersangka, yakni Camat Paiton Mohammad Ridwan, Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan calon Pj Kades, Sumarto.

#KomisiPemberantasanKorupsi #KepalaDesa #JualBeliJabatan #PemkabProbolinggo