Kompas TV bisnis kebijakan

Siap-siap, Tahun Depan Elpiji 3 Kg Hanya untuk Pemegang Kartu Sembako

Jumat, 3 September 2021 | 10:48 WIB
siap-siap-tahun-depan-elpiji-3-kg-hanya-untuk-pemegang-kartu-sembako
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang aparatur sipil negara menggunakan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi, sebagai langkah pemerintah mendorong perekonomian masyarakat kurang mampu di tengah pendemi Covid-19. (Sumber: Kompas.tv/Antara)
Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah berencana membatasi pembelian gas Elpiji 3 kilogram hanya untuk pemilik kartu sembako. Nantinya, pemberian Elpiji subsidi 3 kilogram tersebut akan berbasis pada Nomor induk Kependudukan (NIK), yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, DTKS kini tengah diperbaiki oleh Kementerian Sosial. Pemerintah menargetkan pembaruan data DTKS tersebut selesai pada akhir 2021.

“Jadi penerima kartu sembako juga akan menerima Elpiji dan kita harapkan lebih berkah bagi mereka yang pantas menerima,” kata Pungky, seperti dikutip dari Antara, Jumat (03/09/2021).

“Skemanya akan kita masukkan ke data (penerima) sembako, tapi data sembakonya kita perbaiki sesuai NIK,” ucapnya.

Baca Juga: Jangan Dilewatkan, Ini Cara Mendapatkan Subsidi Listrik September 2021

Menurut Pungky, penyaluran Elpiji 3 kilogram selama ini menggunakan skema subsidi berbasis komoditas. Hal itu membuat semua orang bisa menikmati meskipun tidak berhak.

“Padahal maksud pada awalnya untuk orang yang membutuhkan. Sekarang sedang disiapkan proses pengalihannya,” ujar Pungky.

Dengan memberikan Elpiji 3 kilogram pada pemegang kartu sembako, pemerintah ingin memperbaiki skema perlindungan sosial yang saat ini kacau.

Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah mempunyai 4 program perlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp 250.000 per bulan per keluarga.

Baca Juga: Kepala Bappenas Sebut Ada Pejabat Eselon I Terdaftar Jadi Penerima Bansos

Saat pandemi, pemerintah mempunyai 14 program perlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata Rp 485.000 per bulan. Namun, basis penerima masing-masing program yang berbeda membuat penyaluran program perlindungan sosial tidak efektif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan mengubah skema subsidi energi. Dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima secara bertahap mulai tahun 2022. Selain Elpiji 3 kilogram, reformasi subsidi tersebut juga direncanakan untuk listrik.


Sumber : Antara

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


VOD

Bripka Madih Sebut Tak Mencari Sensasi Lewat Kasusnya

Minggu, 5 Februari 2023 | 23:24 WIB
Close Ads x