Kompas TV bisnis kebijakan

Kepala Bappenas Sebut Ada Pejabat Eselon I Terdaftar Jadi Penerima Bansos

Jumat, 3 September 2021 | 09:16 WIB
kepala-bappenas-sebut-ada-pejabat-eselon-i-terdaftar-jadi-penerima-bansos
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 25/2/2020 (Sumber: KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, ada pejabat eselon I di kementeriannya yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu menunjukkan bansos masih diberikan tidak tepat sasaran, karena data penerimanya masih berantakan.

"Eselon I di sini ada yang dapat (bansos)," kata Suharso kepada awak media di kantor Bappenas, Kamis (02/09/2021).

Namun menurut Suharso, pejabat tersebut sudah menolak bansosnya karena merasa tidak berhak. Pejabat eselon I itu bahkan memberikan masukan agar data penerima bansos terus diperbaiki, agar diterima yang membutuhkan.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi menambahkan, rekannya pejabat eselon I itu terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT.

Baca Juga: Mensos Risma Tegaskan, Pemda Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Menurut Pungky, Kemensos saat ini terus memperbaiki data penerima bansos. Salah satunya dengan data cleansing untuk memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

Targetnya, proses tersebut selesai pada 2022. Sehingga bansos tahun depan disalurkan berdasarkan data nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian NIK akan disesuaikan dengan DTKS.

"Contohnya seperti Kartu Prakerja. Begitu seseorang mendapat Kartu Prakerja dan ternyata dia dari golongan yang tidak pantas menerima, itu langsung ditolak. Jadi kalau kartu itu dipalsukan kelihatannya itu nanti akan sulit kalau NIK-nya betul-betul sudah unik," ujarnya.

Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK, ada 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid.

Dalam data yang ditemukan sepanjang 2020 itu, terdapat duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama; penerima manfaat bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan; serta KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19