Immanuel Ebenezer: Perpanjangan Pemerintahan Jokowi 2-3 Tahun Sangat Rasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perpanjangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2 sampai 3 tahun lagi disebut sebagai pandangan yang sangat rasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer kepada Kompas TV di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

“Perpanjangan pemerintahan Jokowi 2 sampai 3 tahun adalah wacana yang menurut kami adalah pandangan yang bersifat sangat rasional,” kata Immanuel Ebenezer.

“Rasionalnya adalah berkaitan dengan pandemi yang sampai detik ini tidak mampu terjawab kapan selesainya.”

Kedua, sambung Immanuel Ebenezer, hal ini berkaitan dengan anggaran pemilu 2024 yang cukup besar sementara dampak pandemi Covid-19 cukup signifikan. Bagi Immanuel Ebenezer, dana pemilu sebaiknya alihkan untuk stimulus ekonomi.

Baca Juga: Azyumardi Azra: Amendemen Sangat Mungkin Membuka Kotak Pandora Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

“Kedua berkaitan dengan anggaran Pemilu 2024 yang begitu besar kisaran ratusan triliun. Dengan anggaran sebesar itu, kami punya keyakinan lebih baik itu dijadikan stimulus ekonomi agar ekonomi rakyat ini bergerak dan kedua buat kerja-kerja sosial yang lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan sejumlah parpol koalisi nonparlemen.

Presiden Jokowi, kata Afriansyah, menolak untuk melakukan amendemen UUD 1945.

“Beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amendemen, baik terbuka maupun terbatas,” tutur Afriansyah Noor.

Afriansyah Noor menambahkan, Presiden Jokowi menyampaikan tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan di balik amendemen UUD 1945 ataupun jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Baca Juga: Azyumardi Azra Sebut Konstitusi Bukan Kitab Suci, Tapi Mengubahnya Harus Lihat Timing

“Yang jelas saya (Presiden Jokowi) nggak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode atau diperpanjang,” ujar Afriansyah Noor.

“Serangan nanti kalau saya (Presiden Jokowi) yang mengajukan ya repot.”

Dalam konteks amendemen UUD 1945 dan jabatan Presiden menjadi 3 periode, Afriansyah Noor menuturkan, Presiden mempersilakan jika MPR ingi mengajukannya. Namun, kata Afriansyah Noor, Presiden Jokowi tidak ingin terlibat di dalamnya.

“Nah kalau pihak MPR atau Senayan sana mau mengajukan ya monggo-monggo saja. Saya (Presiden Jokowi) juga tidak akan terlibat hal ini, begitu,” ujar Afriansyah menirukan ucapan Jokowi.