Kompas TV nasional politik

Wacana Amandemen UUD 1945 Mencuat Usai PAN Merapat ke Istana

Kamis, 2 September 2021 | 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana Amendemen UUD 1945 bergulir setelah sidang tahunan MPR, 16 Agustus lalu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo melontarkan pernyataan soal perlunya pembentukan pokok-pokok haluan negara dalam pembangunan nasional.

Pembentukan PPHN diusulkan menjadi kewenangan MPR sehinga diperlukan amendemen konstitusi.

Ditambah lagi merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke lingkungan istana.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa bergabungnya PAN menjadi koalisi pemerintah tidak ada hubungannya dengan amendemen UUD 1945.

Ia juga menegaskan bahwa wacana perubahan amendemen UUD 1945 sulit dilakukan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Sementara Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan agar masyarakat hati-hati dengan wacana amendemen UUD 45 yang bergulir. Hal ini diasumsikan sebagai membuka kotak pandora.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, mengatakan jika mau mengubah amendemen UUD 45 harus tepat waktunya dan harus ada hitam di atas putih, tidak cukup dengan pernyataan MPR.

Sebelumnya dalam rakernas kedua PAN, Selasa (31/8/2021) kemarin, disetujui jika Partai Amanat Nasional berada di posisi partai koalisi pemerintah. PAN siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait sejumlah isu.

Bergabungnya PAN ke partai koalisi pemerintah kini semakin mendominasi parlemen.

Jika ditotal, partai koalisi menguasai 471 kursi atau 81,9 persen dari 575 kursi di DPR.

Sementara total kursi yang dimiliki partai oposisi adalah 104 atau hanya 18,1 persen dari keseluruhan kursi diparlemen.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19