Kompas TV nasional berita utama

Nasdem: Amendemen UUD 1945 Tidak Boleh Berdasarkan Kepentingan Elite

Kamis, 2 September 2021 | 06:11 WIB
nasdem-amendemen-uud-1945-tidak-boleh-berdasarkan-kepentingan-elite
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan Undang-undang Dasar 1945 tidak boleh diamendemen hanya berdasarkan kepentingan elit partai politik saja.

Partai Nasdem mengatakan, dasar melakukan amendeman UUD 1945 haruslah berdasarkan desakan dari publik atau masyarakat.

Demikian Anggota DPR Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari dalam keterangannya Rabu (2/9/2021).

“Kalau pun mau melakukan amendemen, tidak boleh menjadi amandemen yang didasarkan keinginan elit saja,” tegas Taufik Basari.

“Amandemen dilakukan atas kebutuhan rakyat, oleh karena itu nggak bisa klaim kebutuhan kita, tanpa bertanya kepada rakyat, tanpa bertanya ke rakyat mereka maunya apa.”

Baca Juga: Pandangan Ketua Umum Muhammadiyah Soal Amandemen yang Layak Disimak

Taufik Basari lebih lanjut menuturkan jika tidak ada keinginan rakyat di dalamnya, itu sama saja amandemen UUD 1945 tidak memiliki legitimasi moral.

Sebab, tidak ada pelibatan partisipasi masyarakat dalam amendemen UUD 1945.

“Amendemen tanpa melibatkan partisipasi masyrakat, ada diskursus tanpa ada konsultasi publik yang massif, amandemen tidak memliki legitimasi moral,” ujarnya.

Bagi Nasdem, sambung Taufik Basari, UUD 1945 yang saat ini sebetulnya sudah memiliki konstitusi yang sangat baik. Yakni, ada batas kekuasaan 5 tahun untuk di tingkat eksekutif dan legislative.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Rekor Muri Gowes Bersarung

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19