Kompas TV nasional sapa indonesia

Ada Ketidakadilan Hukuman untuk Lili Pintauli, Eks Komisioner: Ini Sudah Kearah Pidana

Rabu, 1 September 2021 | 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dinilai telah meruntuhkan kehormatan dan integritas lembaga.

Tak heran jika Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregari, didesak mundur dari jabatannya.

Selasa (31/08) sore, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, menggelar aksi teatrikal, di depan Gedung Merah Putih KPK.

Koalisi ini menilai, sanksi pemotongan gaji pokok 40 persen selama setahun, kepada wakil ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, terlalu ringan.

Baca Juga: Lili Pintauli Didesak Segera Mundur dari Jabatan Wakil Ketua KPK

Desakan agar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mundur juga dilontarkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta, atau PUKAT UGM.

Bagi PUKAT UGM, putusan Dewan Pengawas KPK terhadap Lili, terlalu lembek.

Padahal pelanggaran yang dilakukan Lili Pintauli bisa dikategorikan, sebagai pelanggaran pidana.

Sebelum Lili, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah dinyatakan melanggar kode etik, terkait gaya hidup mewah.

Sanksi terhadap Firli, berupa teguran tertulis.

Mungkin, perlu diingatkan lagi kepada insan KPK, bahwa KPK, sebagai institusi anti rasuah, yang bertugas mengawasi korupsi, serta penyalah-gunaan wewenang, dapat menjaga marwahnya.

Salah satu cara yang ampuh, yakni dengan menjaga integritas pimpinannya.

Bukan dengan mencontohkan yang tidak benar.

Apakah masalah ini akan mengganggu marwah KPK sebagai komisi antirasuah?

Juga ke depannya, bagaimana menjaga independensi KPK?

Simak dialog lengkapnya bersama mantan pimpinan KPK, M Yasin Mangan, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum, Zainal Arifin Mochtar, dan anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19