Kompas TV klik360 sinau

Catatan Sanksi Dewas KPK atas Kasus Pelanggaran Kode Etik

Rabu, 1 September 2021 | 18:32 WIB

KOMPAS.TV - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili terbukti melanggar kode etik terkait komunikasi dengan pihak berperkara, yaitu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dalam kasus dugaan suap lelang jabatan.

Kritik pun bermunculan atas keputusan yang diberikan. Ini bukan pertama kali Dewas KPK menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik sejak Dewas KPK dibentuk sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019.

September 2020, Ketua KPK Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar kode etik mengenai gaya hidup mewah.

Saat itu, Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Atas pelanggaran tersebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa pemberian teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatan.

Terkait pelanggaran kode etik lainnya, Ketua WP KPK Yudi Purnomo juga dikenai sanksi terguran tertulis usai dinilai melakukan penyebaran informasi tidak benar terkait penarikan penyidik Kompol Rosa Purba Bekti yang ditarik kembali ke Polri.

Oktober 2020, Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal, usai dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait OTT terhadap pejabat UNJ, karena dianggap melakukan kegiatan OTT yang dinilai tanpa koordinasi.

Putusan terberat dijatuhkan Dewas KPK kepada pengawal tahanan berinisial TK, yang diberhentikan dengan tidak hormat berkaitan dengan gratifikasi.

Sanksi terhadap pelanggaran etik di lingkungan KPK diatur dalam peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020, yang terbagi menjadi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Namun dalam ketentuan tersebut, hanya sanksi berat yang dikelompokkan ke 2 kategori berbeda yaitu bagi dewan pengawas dan pimpinan, serta bagi pegawai.

Baca Juga: Pengamat: Komitmen Etik Dewan Pengawas KPK Kuat ke Pegawai, Lemah ke Komisioner

(*)

Grafis: Agus Eko

Penulis : Gempita Surya

Sumber : diolah dari berbagai sumber



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19