Kompas TV nasional politik

Politikus Demokrat Soroti Anggaran Diseminasi Informasi Pembatalan Haji 2021 yang Capai Rp21 Miliar

Selasa, 31 Agustus 2021 | 18:07 WIB
politikus-demokrat-soroti-anggaran-diseminasi-informasi-pembatalan-haji-2021-yang-capai-rp21-miliar
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Sumber: Dok. Kemenag)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyoroti anggaran diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 yang mencapai Rp21 miliar. Ia mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk sosialisasi terkait ibadah tersebut. 

"Terkait diseminasi keberangkatan haji 2021 Rp21 miliar. Ini kan pak menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji. Saya kira seluruh jemaah haji, bahkan masyarakat Indonesia sudah tahu pembatalan itu," kata Achmad dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021). 

Politikus Partai Demokrat itu mengimbau agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di seluruh pondok pesantren yang ada di Tanah Air. 

Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Daftar Haji Sekarang Baru Bisa Berangkat 27-30 Tahun Lagi

"Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita? Pondok-pondok kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan. Ini yang dikejar peningkatan SDM-nya," ujarnya. 

Menurut Achmad, dana Rp21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji, terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

"Ini Rp21 miliar hanya untuk menyampaikan bahwa haji batal, masyarakat juga sudah tahu batal itu barang. Jadi menurut saya kita gugurkan aja ini. Tapi saya kira Rp21 miliar ada efektivitas untuk yang lain," ujarnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti adanya anggaran untuk renovasi tata ruang pelayanan haji sekitar Rp44 miliar. 

Menanggapi hal itu, Yaqut menjelaskan, anggaran untuk renovasi ruang pelayanan haji itu diajukan karena memang selama dua tahun ini tidak ada keberangkatan sehingga ada sejumlah infrastruktur yang harus diperbaiki.

Namun, terkait dana diseminasi sebesar Rp21 miliar ia tak memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19