Kompas TV nasional kesehatan

Menkes Ungkap Rencana Buka Vaksin Booster Berbayar untuk Umum, Dengan Syarat

Minggu, 29 Agustus 2021 | 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah kini tengah mengupayakan percepatan vaksinasi covid-19 guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Selain mempercepat program vaksinasi bagi warga yang belum mendapatkan, kini para tenaga kesehatan sedang menjalani vaksi tahap 3 atau vaksi booster.

Vaksin booster merupakan dosis vaksin tambahan yang bertujuan memberikan perlindungan ekstra, terhadap penyakit karena efek dari beberapa vaksin yang dapat menurun seiring waktu.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, jika vaksinasi berjalan lancar, pemerintah akan membuka peluang untuk memberikan vaksin tahap tiga berbayar, bagi masyarakat umum pada awal tahun 2022.

Berdasarkan rencana, vaksin booster ketiga akan dimulai pada awal 2022.

Vaksin berbayar ini untuk kalangan mampu.

Sementara bagi warga yang tidak mampu, yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran akan tetap digratiskan.

Syarat penerima vaksin booster adalah mereka yang sudah tervaksinasi tahap 1 dan 2.

Dan terkait merek dan harga vaksin, akan ditentukan Menkes bersama BPJS Kesehatan.

Saat ini vaksinasi covid-19 hanya masih hanya diberikan untuk dosis pertama dan kedua, karena ketersediaan vaksin terbatas.

Kedepannya, Indonesia akan terbuka menerima berbagai merek vaksin sehingga warga bisa memilih jenis vaksin yang diinginkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendukung vaksinasi berbayar itu.

Sebelumnya vaksin berbayar ini sudah mulai diterapkan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bersama Pemrov DKI Jakarta.

Sasaran vaksinasi adalah ekspatriat atau warga negara asing di Indonesia.

Vaksinasi bagi WNA bertempat di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, dan tersedia 350 dosis vaksin per hari.

Untuk mendapatkan dua kali suntik dosis, peserta harus membayar 700 ribu rupiah.

Vaksin yang digunakan merupakan vaksin gotong royong, jenis sinopharm. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19