Kompas TV nasional politik

Airlangga Hartarto: Jokowi Telah Buat Terobosan Besar dengan Menerapkan UU Cipta Kerja

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 21:23 WIB
airlangga-hartarto-jokowi-telah-buat-terobosan-besar-dengan-menerapkan-uu-cipta-kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Sumber: Kemenko Perekonomian)

Penulis : Hedi Basri | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah membuat terobosan besar dalam bidang ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam pertemuan Jokowi dengan para petinggi partai pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Ini salah satu reform (reformasi) terbesar yang dilakukan di bawah Bapak Presiden,” terang Airlangga sebagaimana dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021).

Terkait kondisi ekonomi di tengah pandemi, Airlangga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan yang telah dicapai, untuk memberantas kemiskinan dan menumbuhkan banyak lapangan kerja. 

“Mengenai perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa dicapai, utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan, dan lapangan pekerjaan,” ungkap Airlangga.

Baca Juga: Jokowi: UU Cipta Kerja Jadi Pilar Utama Reformasi Struktural di Negara Kita

Ihwal penanganan pandemi Covid-19, Airlangga menilai yang paling cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, penanganan Covid-19 yang dikendalikan oleh Presiden lebih efektif karena dilakukan dari atas ke bawah.

Kalau sebaliknya, lanjut dia, keberhasilannya tidak akan seperti saat ini, karena semua daerah bisa beda-beda kebijakan.

“Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI - Polri, kalau ini menggunakan (penanganan) yang dari bawah, ini tidak terjadi," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19