Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Gagal Paham Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sekarang - Opini Budiman

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 09:04 WIB

Boleh jadi, bangsa ini sedang kebingungan bagaimana memberantas korupsi.

Yang muncul adalah langkah dekonstruksi yang membingungkan kita semua, saya dan barangkali generasi milenial.

Kita semua mungkin bingung dengan kebijakan atau minimal pertimbangan atau pernyataan para elite negeri.

Sejak zaman VOC, korupsi sudah terlacak di republik ini. Praktik korupsi sudah terjadi sejak zaman itu.

Mode upeti yang terjadi pada zaman kolonial, masih saja terjadi hingga kini. Dan VOC pun runtuh keropos karena korupsi. Dan, korupsi menjadi penyakit endemi bangsa ini.

Entah karena menganut teori dekonstruksi atau karena memang sesat pikir, kita kadang tertawa geli, atau kita sendiri yang memang gagal paham dengan jalan baru pemberantasan korupsi negeri ini.

Coba simak pertimbangan meringankan majelis hakim saat menghukum bekas menteri sosial Juliari Batubara.

Menurut majelis hakim, terdakwa Juliari Baturbara telah menerima hujatan, kecaman dari warganet dan dia menderita karenanya.

Hujatan itu datang sebelum putusan dijatuhkan. Karena itu hukuman Juliari Batubara harus diringankan, meskipun vonis yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa.

Pertimbangan majelis itu mau menyampaikan pesan apa? Kalau mau dihukum berat, warganet jangan hujat terdakwa korupsi.

Hujatan warganet sudah dianggap sebagai hukuman tersendiri. Tapi mungkin pujilah koruptor, kasihanilah koruptor. Dengan cara itu, hukuman koruptor akan diperberat. Ada kesenjangan soal rasa adil di sana.

Coba lagi tengok kebijakan KPK Pimpinan Firli. Alih-alih membela pegawai KPK yang telah bekerja keras mengungkap korupsi, tapi malah mengangkat terpidana kasus korupsi sebagai penyuluh anti korupsi atau pemberi kesaksian untuk mencegah korupsi.

Boleh jadi, kita semua belum paham atau gagal paham. Ketika ada tren vonis korupsi yang kian rendah, belum ditambah remisi, terpidana korupsi diangkat sebagai penyuluh antikorupsi atau diangkat sebagai komisaris.

Penulis : Aryo bimo

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19