Kompas TV nasional hukum

Dipanggil Kemenkeu untuk Lunasi Dana BLBI, Tommy Soeharto Tak Hadir

Jumat, 27 Agustus 2021 | 21:10 WIB

KOMPAS.TV - Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada 1998.  

Baca Juga: Jadi Salah Satu Tergugat dalam Tol Desari, Ini Jawaban Kementerian PUPR ke Tommy Soeharto

Transparency Internasional Indonesia, Pesimistis Indonesia bisa efektif melacak dana dan aset para obligor BLBI.  

Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto adalah satu dari 48 obligor yang diminta mengembalikan dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia atau BLBI.  

Tapi Tommy, tiga kali sudah tak memenuhi panggilan satuan tugas penanganan hak tagih negara dana BLBI.  

Tommy hanya diwakilkan kuasa hukum di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).  

Tommy masih punya utang Rp 2,6 triliun, Tommy bersama Ronny Hendrarto Ronowicaksono dipanggil sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional.  

Tak cuma Tommy yang masih punya kewajiban melunasi dana BLBI yang pernah diperoleh pada 1997-1998 saat krisis moneter melanda Indonesia. 

Total ada 48 orang yang sudah masuk daftar harus membayar, totalnya Rp 111 triliun.  

Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang menjadi motor bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengembalian dana BLBI menyatakan, 48 orang tersebut dipanggil ke kantor kementerian keuangan bergantian. 

Soal upaya mendapatkan uang dari para obligor BLBI menurut Transparency Internasional Indonesia bakal sulit.  

Transparency juga mempertanyakan efektivitas satgas BLBI melacak aset milik obligor.  

Penulis : Natasha Ancely

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

IKA Unmul Gelar Vaksinasi Massal

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 09:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19