Kompas TV regional hukum

KPK Ingatkan Para Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi Proyek di Pemkab Lampung Utara untuk Kooperatif

Jumat, 27 Agustus 2021 | 12:45 WIB
kpk-ingatkan-para-saksi-kasus-dugaan-gratifikasi-proyek-di-pemkab-lampung-utara-untuk-kooperatif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingatkan para saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara untuk kooperatif. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara untuk kooperatif.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt) KPK Ali Fikri setelah ada saksi dalam kasus tersebut tidak hadir memenuhi panggilan dan tidak melakukan konfirmasi.

"KPK mengingatkan kepada saksi-saksi yang tidak hadir dan tanpa keterangan maupun tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik untuk waktu yang akan ditentukan berikutnya," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/8/2021).

Menurut Ali, ada saksi yang tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan terkait kasus tersebut pada Kamis (26/8/2021) kemarin.

Sejumlah saksi yang diperiksa KPK, yaitu Dicky Saputra dari pihak swasta/Direktur CV Dewa Sakti, mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo, dan Djauhari yang berprofesi sebagai dokter.

Baca Juga: KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi Proyek Pemkab Lampung Utara

Namun, kata Ali yang Dicky Saputra tidak hadir tanpa mengonfirmasi kepada tim penyidik.

Perlu diketahui, pemeriksaan Dicky Saputra sebagai saksi merupakan satu proses penyidikan untuk menelusuri dugaan kasus korupsi berupa gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemkab Lampung Utara.

Sementara itu, saksi lainnya mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan Djauhari telah diperiksa KPK di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung.

Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengembangkan penyidikan terkait dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Level PPKM Turun, Ekonomi Menggeliat

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:55 WIB
Berita Daerah

Warga Tewas Diterkam Harimau

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:47 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19