Pengamat: Rakyat Tidak Butuh Amandemen UUD 1945, Rakyat Butuh Makan dan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, rakyat Indonesia saat ini tidak memerlukan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945. Ujang menegaskan, kebutuhan mendesak rakyat saat ini adalah bisa makan dan memperoleh kesehatan.

“Apakah rakyat perlu (Amandemen UUD 1945)? Mohon maaf rakyat mah nggak perlu, rakyat ini, hari ini yang butuh makan, butuh sembako, kesehatan,” tegas Ujang Komarudin di Kompas.TV, Kamis (26/8/2021).

Di samping itu, lanjut Ujang, Amandemen terbatas UUD 1945 bukanlah suatu hal penting atau pun urgent dalam konteks pembangunan bangsa. Sebab, pembangunan bangsa Indonesia akan tetap berjalan meskipun tanpa amandemen terbatas UUD 1945.

“Saya melihat kalau hanya berkutat kepada selalu pada GBHN, terbatas hanya pada GBHN, bagi saya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent dalam konteks pembangunan bangsa ke depan, karena tanpa itu pun bangsa ini jalan kok,” ujarnya.

Baca Juga: Partai Koalisi Jokowi Bertemu Bahas Tata Negara, Singgung Amandemen UUD Periode Jabatan Presiden?

Selain itu, kata Ujang, dalam arah pembangunan bangsa Indonesia ke depan masyarakat tentu saja berpegang pada janji Presiden terpilih untuk merealisasikannya.

Dalam arah pembangunan, Ujang menuturkan pemerintahan tentu saja memiliki pembangunan jangka pendek, menengah, hingga Panjang

“Sudah ada janji kampanye presiden kok, yang memang harus direalisasikan kok, ini kan diukur aja parameter-parameter itu ya. Kecuali memang, mohon maaf, janji kampanyenya masuk kepada GBHN tadi, agar kita bisa ukur,” ujarnya.

“Kalau nanti janji kampanye A, GBHN B lalu gimana? Nggak sinkron juga.”

Baca Juga: Politikus PAN Sebut Amandemen UUD 1945 akan Menggelinding ke Pembahasan Masa Jabatan Presiden

Dalam cermat Ujang, Amandemen terbatas UUD 1945 yang diwacanakan saat ini lebih pada keinginan sejumlah anggota DPR dan MPR dinilai memiliki legacy ketika tak lagi menjabat.

“Kelihatannya MPR ini dan senior-senior di DPR ini ingin memiliki legacy ketika mereka sudah tidak menjabat lagi, kelihatan arahnya ke sana,” kata Ujang.

“Tapi soal mohon maaf ya kalau perlu atau tidak, Itu kan kita sudah punya rencana pembangunan jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu kan sudah bisa jalan, mohon maaf tanpa GBHN pun jalan.”