Kompas TV nasional sosial

Bolehkah Mengikuti SKD CPNS Jika Belum Divaksin? Ini Jawaban BKN

Rabu, 25 Agustus 2021 | 22:03 WIB
bolehkah-mengikuti-skd-cpns-jika-belum-divaksin-ini-jawaban-bkn
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020) (Sumber: AFP/JUNI KRISWANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos administrasi bakal mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Dalam tahapan ini, panitia seleksi nasional CPNS 2021 menetapkan sejumlah ketentuan SKD CPNS.

Ketentuan tersebut adalah melakukan tes usap PCR atau tes rapid antigen sebelum H SKD CPNS, memakai double masking, dan wajib sudah divaksin untuk peserta Jawa, Madura, dan Bali.

Ketentuan soal vaksin menjadi pertanyaan yang kerap diajukan oleh peserta SKD CPNS karena ada yang belum divaksin atau memiliki komorbid sehingga belum boleh divaksin Covid-19.

Baca Juga: Beredar Surat dari BKN, Sebut Jadwal SKD CPNS Dimulai 2 September 2021

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen memaparkan bahwa peserta SKD CPNS yang belum divaksin dapat mengikuti SKD CPNS apabila memang memiliki komorbid alias penyakit bawaan.

Namun, peserta tersebut harus menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa memang memiliki komorbid sehingga tak bisa divaksin.

“(Peserta SKD CPNS) wajib vaksin (minimal) dosis pertama. Namun kemudian jika tidak bisa divaksin, yang bersangkutan wajib membawa surat keterangan dokter,” ujar Suharmen, dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/8/2021).

Suharmen menegaskan, surat keterangan tersebut harus didapat dari dokter di instansi pemerintahan dan bukan dari dokter swasta.

Baca Juga: Selain Wajib Swab PCR atau Antigen, Ini Syarat Lengkap Peserta Sebelum Tes SKD CPNS 2021

Ia juga menjelaskan bahwa panitia seleksi instansi akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat mengenai ketersediaan vaksin dan percepatan vaksin.

Penulis : Fiqih Rahmawati | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19