Alasan Kuat Megawati Larang Kader PDIP Bicara Capres dan Cawapres 2024, Ternyata...

JAKARTA, KOMPAS TV - Kabar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 menjadi perhatian serius Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP meminta para kadernya tidak menanggapi mengenai capres dan cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

Instruksi tertulis itu dituangkan dalam Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meneken surat instruksi tertanggal 11 Agustus 2021.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Pertemuan PDIP dan Gerindra serta Kunker Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

Ancaman Sanksi Disiplin

Instruksi tertulis itu juga memuat sanksi disiplin dari internal partai berlambang banteng moncong putih kepada kader yang melanggar. 

"Semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," tulis Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang dikutip Kompas TV, Selasa (24/8/2021).

Capres dan Cawapres Belum Prioritas

Surat instruksi itu berisi pula DPP PDIP alasan melarang kadernya bicara capres maupun cawapres.

Pembahasan calon presiden dan wakil presiden dianggap belum masuk prioritas utama.

Agenda PDIP berdasarkan skala prioritas, menurut surat instruksi itu, membantu rakyat dalam upaya menanganani seluruh dampak pandemi Covid-19. 

"Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat," sambungan yang tertulis dalam instruksi itu.

Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Presiden Jokowi Berani Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Amanat Kongres PDIP

Wakil Sekjen PDIP Sadarestuwati menyatakan instruksi itu sesuai amanat Kongres PDIP ke-V di Bali beberapa waktu lalu sehingga akan ia patuhi. 

"Karena kongres ke-V di Bali sudah memberikan mandat dan hak prerogatif kepada Ibu Ketum khususnya berkaitan dengan penentuan calon presiden atau calon wakil presiden," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Selasa (24/8/2021). 

Ia menilai tak etis membicarakan persiapan Pemilihan Presiden 2024 dalam kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

"Maka dari itu seluruh DPC, DPD, dan DPP partai bergerak bersama-sama dengan mendirikan dapur umum, memberikan bantuan sembako, bahan makanan, juga membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal guna mempercepat tercapainya herd immunity," ujarnya.