Kompas TV nasional politik

Megawati Larang Kader PDIP Bicara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk 2024

Kompas.tv - 24 Agustus 2021, 12:23 WIB
megawati-larang-kader-pdip-bicara-calon-presiden-dan-calon-wakil-presiden-untuk-2024
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). (Sumber: KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS TV -DPP PDI Perjuangan menerbitkan instruksi tertulis kepada kadernya supaya tidak menanggapi mengenai calon presiden maupun calon presiden untuk pemilihan 2024.

Instruksi tertulis itu dituangkan dalam Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meneken surat instruksi tertanggal 11 Agustus 2021 itu. 

Instruksi tertulis itu juga memuat sanksi disiplin dari internal partai berlambang banteng moncong putih kepada kader yang melanggar. 

Baca Juga: Pengamat: Ganjar Diyakini akan Dipilih Megawati untuk Jadi Capres di 2024

"Semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," tulis Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang dikutip Kompas TV, Selasa (24/8/2021). 

Surat instruksi itu berisi pula alasan melarang kadernya. Pembahasan calon presiden dan wakil presiden belum masuk prioritas utama. Agenda PDI Perjuangan berdasarkan skala prioritas, menurut surat instruksi itu, membantu rakyat dalam upaya menanganani seluruh dampak pandemi Covid-19. 

"Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat," sambungan yang tertulis dalam instruksi itu.

Wakil Sekjen PDIP Sadarestuwati menyatakan instruksi itu sesuai amanat Kongres PDI Perjuangan ke-V di Bali beberapa waktu lalu sehingga akan ia patuhi. 

"Karena kongres ke-V di Bali sudah memberikan mandat dan hak prerogatif kepada Ibu Ketum khususnya berkaitan dengan penentuan calon presiden atau calon wakil presiden," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Selasa (24/8/2021). 

Ia menilai tak etis membicarakan persiapan Pemilihan Presiden 2024 dalam kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Kata Ganjar Soal Deklarasi Sahabat Ganjar Dukung Maju Pilpres 2024

"Maka dari itu seluruh DPC, DPD, dan DPP partai bergerak bersama-sama dengan mendirikan dapur umum, memberikan bantuan sembako, bahan makanan, juga membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal guna mempercepat tercapainya herd immunity," ujarnya.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x