Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Mobilitas Dilonggarkan, Ekonom Sebut PPKM Dinilai Sudah Tidak Efektif

Kompas.tv - 24 Agustus 2021, 10:24 WIB
mobilitas-dilonggarkan-ekonom-sebut-ppkm-dinilai-sudah-tidak-efektif
Ilustrasi- Masyarakat mulai mendatangi Pondok Indah Mal seiring dengan pembukaan pusat perbelanjaan oleh pemerintah pada perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Rabu (11/8/2021) (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai sudah tidak efektif karena aktivitas sudah semakin longgar.

Kepala Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri mengatakan, walaupun ada PPKM, pergerakan atau mobilitas masyarakat terus meningkat lantaran pemerintah terus melonggarkan aktivitas.

Menurutnya, pergerakan ini bagus dari sisi ekonomi mengingat mobilitas itu mulai terlihat di tempat-tempat perbelanjaan dan sejumlah kawasan industri.

Namun, di sisi lain, PPKM sudah tidak efektif lagi karena mobilitas sudah mendekati situasi seperti sebelum PPKM. Meski  ada masyarakat yang masih berhati-hati dan cenderung menahan diri keluar rumah.

”Kasus memang turun, tetapi tingkat kematian masih tinggi, di atas 1.000 orang per hari dengan tingkat kematian kasus di kisaran 2,5-3,5 persen. Adapun positivity rate masih di atas 10 persen,” kata Yose, Senin (23/8/2021), seperti dikutip dari Kompas.id.

Melihat pelonggaran PPKM tersebut,  masih berpotensi menyebabkan kasus kembali meningkat karena masih tingginya tingkat kematian kasus (case fatality rate), positivity rate (perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dan jumlah tes yang dilakukan), dan kesenjangan vaksinasi antardaerah.

Berdasarkan Matriks Keadaan Ekonomi dan Kesehatan CSIS Indonesia, per 19 Agustus 2021, sebagian besar daerah di Indonesia masih berada di kuadran II (economy improve-health declines).

Baca Juga: Resmi Diperpanjang, Ini Aturan Lengkap PPKM Level 3 di 67 Kabupaten/Kota

Keadaan ekonomi digambarkan oleh indeks pergerakan dan keadaan kesehatan oleh indeks intensitas Covid-19. Sejak PPKM darurat diterapkan pada 3 Juli hingga 19 Agustus 2021, indeks pergerakan nasional terendah terjadi pada 20 Juli 2021, yaitu minus 0,196.

Indeks pergerakan itu didapat dari data pergerakan orang di sejumlah tempat yang bersumber dari data Google Mobility Index dan Facebook Range Map. Kemudian pada 19 Agustus 2021, indeks tersebut mulai bergerak naik menjadi minus 0,089.

Sementara, indeks intensitas Covid-19 (dihitung dari tingkat kematian, pertumbuhan penyebaran, dan kasus aktif) nasional pada 3 Juli 2021 sebesar 2,95 dan pada 19 Agustus 2021 sebesar 3,18.

Semakin tinggi mobilitas orang, semakin tinggi pula aktivitas ekonomi. Semakin tinggi nilai indeks intensitas Covid-19 mengindikasikan masih buruknya penanganan kasus Covid-19.

”Hal ini mencerminkan pergerakan aktivitas ekonomi harian meningkat, sementara situasi kesehatan cenderung belum membaik secara signifikan,” ujar Yose.

Lebih lanjut, Yose menuturkan, pemerintah memang tengah mengendurkan ”rem” pengetatan untuk menggerakkan ekonomi kendati masih ada risiko pandemi. Jika hal ini menjadi pilihan pemerintah, risiko dan tingkat kematian harus ditekan.

”Harus ada perubahan paradigma pikir pemerintah dari tidak sekadar menurunkan kasus, tetapi lebih ke harm reduction (pengurangan risiko bahaya), yaitu angka dan tingkat kematian. Caranya dengan mempercepat vaksinasi dan mengurangi kesenjangan vaksinasi antardaerah, serta pembenahan fasilitas dan kelengkapan perawatan pasien Covid-19 di sejumlah daerah,” terangnya.

Baca Juga: Dilema Pelonggaran PPKM, Kapolri Sebut Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

 



Sumber : Kompas TV/Kompas.id

BERITA LAINNYA



Close Ads x