Demokrat Sebut Demokrasi Indonesia Berada di Titik Terendah, Jauh di Bawah Era SBY

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut kondisi demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo kini berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir. 

Ia menjelaskan, itu dibuktikan dengan hasil penelitian dari lembaga independen Freedom House yang menyematkan Indonesia sebagai negara setengah bebas. 

Hal ini tentu sebagai catatan buruk, karena ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, Indonesia dikategorikan sebagai negara bebas.  

Baca Juga: Herzaky Beberkan Alasan Didaftarkannya Logo Partai Demokrat atas Nama SBY

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (22/8/2021). 

Selain itu, berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei. Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," ujarnya. 

Herzaky menyebut situasi demokrasi yang kian menurun itu dapat terlihat ketika polisi memburu pembuat mural mirip Presiden Joko Widodo di Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Demokrat Tak Setuju Pembahasan Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Covid-19

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," katanya. 

Tak hanya itu, sambung Herzaky, pemerintahan sekarang ini juga menghalalkan oknum yang melakukan begal partai politik secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko dan gerombolannya.

"Dan, sampai dengan saat ini, sosok begal partai itu masih bisa dengan tenang duduk di jabatannya tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," katanya.

Herzaky berharap pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, bisa berkomitmen dan serius melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional. 

Baca Juga: Soal Mural, Partai Demokrat Minta Pemerintah Bersikap Lebih Bijak Bukan Menghapus

"Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir," kata dia.