Masukan Kadin terhadap Proyeksi Ekonomi Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan dan sikap optimistis terhadap proyeksi ekonomi dari pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo. 

Meski situasi masih dalam ketidakpastian, Presiden Jokowi menyatakan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai angka 5 persen sesuai pertumbuhan kuartal II 2021. Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengingatkan pemerintah agar tetap mengutamakan program pemulihan kesehatan sebagai kunci kebangkitan ekonomi.

"Kadin Indonesia dalam hal ini realistis bahwa pemerintah akan mencapai angka itu. Intinya kami mendukung tapi juga menambahkan, memberi masukan dan mengoreksi," ujarnya lewat keterangan tertulis.di Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Sesuai prinsip Kadin Indonesia, pemerintah harus menjalankan segitiga kebijakan dalam situasi pandemi, yakni kesehatan dipulihkan, roda ekonomi berjalan dan perlindungan sosial diutamakan.

Sementara, terkait perpanjangan PPKM, Kadin Indonesia atau dunia usaha menerima karena itu pasti diperhitungkan secara matang.  Tetapi Arsjad menekankan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan sektor seperti manufaktur dan ritel untuk dibuka sepenuhnya.

Tentu dengan syarat pekerjanya protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan vaksinasi seluruh pekerjanya dijalankan, karena bagaimana pun roda ekonomi tidak bisa dihentikan. "Ini adalah bentuk adaptasi dalam hidup bersama Covid-19 yang tak dapat dihindarkan," katanya.

Baca Juga: Jokowi: Belanja Negara dalam RAPBN 2022 Sebesar Rp2.708,7 Triliun

Diketahui, saat menyampaikan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR/DPD, Presiden Jokowi optimis pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen - 5,5 persen pada tahun 2022 meski masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang dipatok tahun ini, sebesar 5 persen.

Presiden juga mengatakan, selain pandemi Covid-19, dunia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya. Oleh karena itu, APBN 2022 harus dirancang antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Anggaran kesehatan, kata Jokowi, direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.

Pemerintah juga menargetkan penerimaan perpajakan pada 2020 sebesar Rp 1.506,91 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022. Target tersebut tumbuh 9,5 persen jika dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.375,8 triliun.

Jika dibandingkan dengan target APBN Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun, maka proyeksi penerimaan pajak pada 2020 meningkat sebesar 22,5 persen.

Terkait hal itu, Arsjad menyampaikan, pemerintah harus melihat ada industri yang memang terpukul sangat berat sehingga pajak justru sangat memberatkan.

Jadi, mesti ada keseimbangan dan prioritas mana yang harus kena pajak mana yang direlaksasi, pihak pajak harus melihat situasi ini karena keadaan setiap industri dan perusahaan berbeda beda tidak bisa dipukul rata.

Oleh sebab itu, Kadin Indonesia berdialog dengan pemerintah mengusulkan mana yang bisa didorong pajaknya, mana yang relaksasi, sebab, jika pajak dikenakan semua alias pukul rata, ini bukan hanya berdampak pada perusahaannya, tapi juga sosialnya yang dalam hal ini adalah pekerjanya.

Baca Juga: Presiden Optimis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Sebesar 5,5 Persen