Mungkinkah Merdeka dari Korupsi?

Oleh Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV- Persoalan terbesar yang menjadi catatan serius dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa adalah korupsi. Satu kata yang sering dianggap biasa dan tindakan wajar. Bahkan ada yang menyebut korupsi sebagai minyak pelumas pembangunan, sinonim dengan ungkapan “uang pelicin”.

Korupsi telah menjatuhkan Orde Baru dan melahirkan era reformasi. Tindakan korupsi selama Orde Baru telah menghancurkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Kedekatan itu dipelihara melalui praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi kemudian datang, menawarkan semangat untuk membangun bangsa yang bebas dari korupsi.

Baca Juga: Sidang Korupsi Bansos Covid-19, Jaksa KPK Sebut Matheus Joko Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

Lalu, setelah Orde Baru tumbang, sudahkah kita bebas dari korupsi? Satu pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah mendapat jawaban. Faktanya, korupsi berjangkit dan menular seperti virus corona.

Virus itu terus bermutasi dan memunculkan varian-varian baru yang semakin mematikan. Belum ada tanda-tanda adanya obat atau vaksin yang betul-betul bisa menangkal supaya virus itu tidak terus-menerus menular. 

Lihat saja, bagaimana bantuan sosial yang diberikan oleh negara dalam keadaan bencana pandemi Covid-19 pun menjadi lahan korupsi. Fakta tak terbantahkan, bahwa perilaku korupsi tidak lagi menyisakan lagi sedikit pun nilai-nilai kemanusian.

Indeks persepsi korupsi pada 2020 turun, membuat Indonesia melorot menjadi peringkat 102 dari 180 negara. Pada 2019, Indonesia masih menempati peringkat 85. Persepsi publik yang ditangkap oleh lembaga-lembaga survei pun mengatakan bahwa korupsi makin marak belakangan.