Kompas TV kolom opini

Mungkinkah Merdeka dari Korupsi?

Selasa, 17 Agustus 2021 | 14:36 WIB
mungkinkah-merdeka-dari-korupsi
Ilustrasi korupsi (Sumber: s3images.coroflot.com)

Oleh Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV- Persoalan terbesar yang menjadi catatan serius dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa adalah korupsi. Satu kata yang sering dianggap biasa dan tindakan wajar. Bahkan ada yang menyebut korupsi sebagai minyak pelumas pembangunan, sinonim dengan ungkapan “uang pelicin”.

Korupsi telah menjatuhkan Orde Baru dan melahirkan era reformasi. Tindakan korupsi selama Orde Baru telah menghancurkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Kedekatan itu dipelihara melalui praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi kemudian datang, menawarkan semangat untuk membangun bangsa yang bebas dari korupsi.

Baca Juga: Sidang Korupsi Bansos Covid-19, Jaksa KPK Sebut Matheus Joko Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

Lalu, setelah Orde Baru tumbang, sudahkah kita bebas dari korupsi? Satu pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah mendapat jawaban. Faktanya, korupsi berjangkit dan menular seperti virus corona.

Virus itu terus bermutasi dan memunculkan varian-varian baru yang semakin mematikan. Belum ada tanda-tanda adanya obat atau vaksin yang betul-betul bisa menangkal supaya virus itu tidak terus-menerus menular. 

Lihat saja, bagaimana bantuan sosial yang diberikan oleh negara dalam keadaan bencana pandemi Covid-19 pun menjadi lahan korupsi. Fakta tak terbantahkan, bahwa perilaku korupsi tidak lagi menyisakan lagi sedikit pun nilai-nilai kemanusian.

Indeks persepsi korupsi pada 2020 turun, membuat Indonesia melorot menjadi peringkat 102 dari 180 negara. Pada 2019, Indonesia masih menempati peringkat 85. Persepsi publik yang ditangkap oleh lembaga-lembaga survei pun mengatakan bahwa korupsi makin marak belakangan.

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat 55 persen responden menilai korupsi pada 2020 lebih banyak dibanding tahun lalu. Sedangkan LSI merilis hasil survei, bahwa 60 persen publik nasional menilai bahwa tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir.

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19