Kompas TV nasional wawancara

KPK Tolak Tindakan Korektif Ombudsman Soal TWK KPK

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara memasuki babak baru.

KPK resmi menyerahkan surat keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan mal administrasi dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan menolak melaksanakan tindakan korektif Ombudsman, salah satunya karena Ombudsman tak boleh masuk ranah internal KPK.

Sebelumnya, Ombudsman telah menyurati KPK untuk menanyakan tindak lanjut dari temuan dugaan mal administrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan.

Ahli hukum perundang-undangan dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai rekomendasi Ombudsman penting untuk bagi pimpinan KPK dan Kepala BKN terkait tindak lanjut tes wawasan kebangsaan.

Sejak awal, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK memicu polemik.

Namun KPK tetap tidak melantik pegawai KPK yang tak lolos seleksi TWK.

Poin sebagai lembaga independen yang tercantum dalam undang-undang KPK dijadikan landasan pimpinan KPK untuk mengabaikan rekomendasi lembaga lain.

Bagaimana titik temu dari polemik tes kepegawaian KPK?

Bagaimana pula memfokus utama pemberantasan korupsi tidak terganggu?

Simak pembahasan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dan Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19