Kompas TV nasional hukum

Psikolog Klinis Angkat Bicara Terkait Aksi Protes PPKM Dinar Candy

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 13:21 WIB

KOMPAS.TV - Selebritas Dinar Candy ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan kasus pornografi, setelah memprotes perpanjangan kebijakan PPKM dengan cara berbikini di jalan di kawasan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Namun usai pemeriksaan pada Jumat dini hari (6/8/2021), polisi tidak menahan dan memperbolehkan Dinar Candy pulang. 

Penyidik menilai Dinar Candy kooperatif dan cukup dikenakan wajib lapor.

Dinar Candy yang kerap mengunggah video dan foto yang kontroversial di laman youtubenya, dikenakan sangkaan oleh polisi telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menilai Dinar Candy tidak melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Merujuk Pasal 36 Undang-Undang Pornografi dinyatakan, "setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati menyebutkan jika aksi protes PPKM Dinar Candy berbikini tidak termasuk ke dalam UU Pornografi sehingga tidak bisa begitu saja diberikan hukuman pidana.

Psikolog Klinis Desi Wulansari menyebutkan jika selama masa PPKM ini tentu saja membuat sebagian orang menjadi tertekan baik secara mental ataupun ekonomi dimana banyak orang yang mata pencahariannya masih sangat bergantung pada kebijakan PPKM sehingga sangat memerlukan pengelolaan diri.

Lantas, apakah faktor kesehatan mental di masa PPKM bisa memicu orang melanggar hukum?

Apakah sangkaan yang dikenakan kepada Dinar Candy telah memenuhi dalil pidana?

Simak pembahasan selengkapnya bersama Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriyani, Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati dan Psikolog Klinis Desi Wulansari.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19