Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Wakil Ketua MPR Dukung Tutup Akses Pedagang Luar Negeri di "Marketplace" Indonesia

Kamis, 5 Agustus 2021 | 14:12 WIB
wakil-ketua-mpr-dukung-tutup-akses-pedagang-luar-negeri-di-marketplace-indonesia
Ilustrasi belanja online di e-commerce dan marketplace. (Sumber: Freepik)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah salah satu marketplace, dalam hal ini Lazada Indonesia, yang menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri yaitu, klaster tekstil-fesyen, kuliner, dan klaster kerajinan yang dimulai sejak Selasa, 3 Agustus 2021.

"Langkah tersebut patut didukung sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Berbagai produk impor telah mengambil pangsa pasar dari produk lokal, misalnya beberapa waktu terakhir, serbuan barang-barang asing marak di beberapa marketplace yang ada di Indonesia.

Akibat serbuan tersebut, Syarief mengatakan, produk lokal tergeser dan bahkan berpotensi mati sehingga dibutuhkan langkah nyata dan keberpihakan untuk mendukung produk-produk dalam negeri. Untuk itu, Syarief mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan menyediakan dan meningkatkan pasar UMKM.

"Presiden Jokowi telah menggaungkan semangat cintai produk-produk dalam negeri namun semangat tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata melalui penyediaan bantuan mutu produksi hingga pemasaran produk-produk lokal," pungkasnya.

Baca Juga: Tak Ingin UMKM Lokal Tergeser, Lazada Tutup Akun Pedagang Luar Negeri

Dia menilai produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat perlu didorong membeli produk lokal seperti sepatu, pakaian, kerajinan tangan, kuliner khas yang telah mendunia, hingga sepeda buatan Indonesia yang digunakan beberapa atlet mancanegara di Olimpiade Tokyo 2020.

Syarief juga mendorong pemerintah untuk mendukung para pelaku UMKM dalam menciptakan barang dan jasa berkualitas, serta membantu akses permodalan, dan pemasaran.

"Pemerintah harus terus mempertemukan UMKM dengan BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang dapat membantu permodalan, produksi, hingga pemasaran produk UMKM," katanya.

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) itu juga berharap agar pemerintah memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap proses digitalisasi UMKM karena selama ini hanya mengambil 10 persen ceruk pasar digital yang dikuasai produk-produk asing.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Hukum

Momen Azis Syamsuddin Dijemput Paksa KPK

Jumat, 24 September 2021 | 23:53 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19