Kompas TV nasional sosial

Serikat Karyawan Garuda Indonesia Pertanyakan Aturan Penumpang Pesawat Tak Boleh Pakai Hasil Antigen

Kamis, 5 Agustus 2021 | 13:06 WIB
serikat-karyawan-garuda-indonesia-pertanyakan-aturan-penumpang-pesawat-tak-boleh-pakai-hasil-antigen
Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada WNI asal India berhasil lolos dari karantina Covid-19 berkat bantuan orang yang mengaku petugas bandara. (Sumber: KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Serikat Bersama (Sekber) Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mempertanyakan peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa hanya penumpang pesawat yang wajib membawa surat tes negatif PCR dan tidak diperkenanakan menggunakan hasil tes negatif antigen. 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penumpang transportasi umum lain selain pesawat diperbolehkan membawa tes negatif antigen. 

Menurut Koordinator Sekber Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tomy Tampatty, kebijakan itu merupakan peraturan yang diskriminatif.

"Perlakuan ini terkesan ada diskriminasi, padahal sesungguhnya pengguna transportasi udara memiliki waktu tempuh yang jauh lebih singkat," papar Tomy dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021). 

Baca Juga: Pengamat: Perawatan dan Cat Ulang Pesawat Dihitung dari Tahun Kalender, Bukan Usia Jam Terbang

Selain waktu tempuh lebih cepat, penumpang pesawat juga lebih nyaman dengan adanya HEPA filter, penyaring udara yang diklaim mampu mengurangi risiko keterpaparan virus corona. 

"Dan penumpang lebih nyaman karena kami telah menerapkan protokol kesehatan dan HEPA filter," kata Tomy. 

Menurut Tomy, kebijakan ini menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah penumpang pesawat secara signifikan. 

"Hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat isian penumpang pesawat secara signifikan," papar Tomy.

Pasalnya, harga tes PCR jauh lebih tinggi dibanding tes antigen. Ini menjadi salah satu pertimbangan penumpang pesawat. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Operasi Patuh Siwalima Penertiban Masker

Selasa, 28 September 2021 | 18:35 WIB
Berita Daerah

Perjuangan Warga Mencari Air Bersih

Selasa, 28 September 2021 | 18:34 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19