Kompas TV nasional politik

Bantah Seruan Demo, PB HMI: Tapi Kinerja Pemerintahan Jokowi Tetap Perlu Dievaluasi

Kamis, 5 Agustus 2021 | 12:25 WIB
bantah-seruan-demo-pb-hmi-tapi-kinerja-pemerintahan-jokowi-tetap-perlu-dievaluasi
Ilustrasi Himpunana Mahasiswa Islam (HMI) Melakukan Unjuk Rasa (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) membantah seruan aksi unjuk rasa menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam Rinaldi Nasution,  mengatakan bahwa intruksi tersebut bukan dari PB HMI yang sah.

Menerut dia, Pejabat Sementara (Pj) Ketua Umum yang mengeluarkan intruksi tersebut sudah tidak berdasar karena persoaalan PJ sudah selesai pada Kongres PB HMI XXXI di Surabaya. 

"Ya, keluarnya instruksi itu bisa-bisa saja tanpa sepengetahuan kita karena kan yang mengeluarkan instruksi itu berlabelkan Pj (Pejabat Ketua Umum). Sementara persoalan Pj ini sudah di selesaikan di Surabaya, Kongres PB HMI ke XXXI," terang Iman saat dikonfirmasi KOMPAS TV, Kamis (5/8/2021).

Kendati ada perbedaan dalam hal administrasi organisasi, kata Iman, tapi secara umum PB HMI tetap menyoroti pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

"Evaluasi perlu, bagian dari perbaikan beberapa tahun ini untuk yang lebih baik akan datang. Apalagi, di era virus Covid-19 ini kita semua melihat bagaimana kinerja pemerintah," pungkas Iman.

"Kita meminta tentunya distribusi bansos yang paling utama sebagai kebutuhan masyarakat harus tepat sasaran di masa Covid-19," tambahnya.

Baca Juga: Aktivis HMI Ditangkap dan Ditetapkan Tersangka Gara-Gara Serukan Demo Copot Presiden Jokowi

Untuk diketahui, sebelumnya, beredar seruan untuk melakukan aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021 dan ditandatangani Abdul Muis Amiruddin selaku Penanggung Jawab Ketua Umum PB HMI dan Akbar Harubun sebagai Sekretaris Jenderal.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19