Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi IX Desak Pemerintah untuk Percepatan Uji Klinis Vaksin Merah Putih

Kamis, 5 Agustus 2021 | 10:43 WIB
anggota-komisi-ix-desak-pemerintah-untuk-percepatan-uji-klinis-vaksin-merah-putih
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 terhadap anak usia 12 hingga 17 tahun. (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk percepatan uji klinis vaksin Merah Putih demi memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.

Salah satu bentuknya bisa berupa penambahan daya dukung yang diperlukan dalam proses penelitian produksi vaksin Merah Putih yang saat ini memasuki tahap praklinis.

"Setelah gelombang tinggi bulan Juli ini masyarakat menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan vaksin hingga antre, tapi jumlah vaksin tidak sebanding. Laporan WHO juga menunjukkan ada ketimpangan vaksin antara Jawa dan luar Jawa. Laporan tersebut menyebut bahkan tenaga kesehatan di luar Jawa ada yang belum dapat vaksin," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Menurut dia, penelitian vaksin Merah Putih melalui dukungan yang memadai diharapkan bisa membantu tercapainya target vaksinasi nasional sehingga bisa segera terbentuk kekebalan kelompok.

Baca Juga: Simak, Berikut Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil

"Masih ada tahap praklinis lalu uji klinis tahap satu, dua dan tiga termasuk nanti penilaian dari BPOM. Sejak awal kami di DPR mendukung penuh penelitian vaksin Merah Putih dan menegaskan dukungan apapun bisa kita dorong terpenuhi," ujarnya.

Politikus PKS ini meminta pemerintah tak hanya mengandalkan vaksin dari luar negeri saja, melainkan juga mendukung proses uji klinis vaksin lokal. 

"Dalam upaya mengejar vaksinasi nasional akhir-akhir ini tidak disebut soal vaksin Merah Putih. Di tengah keterbatasan stok vaksin harus terus kita dorong vaksin Merah Putih sebab tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tapi juga kedaulatan bahkan juga soal ekonomi, geopolitik dan sebagainya," katanya. 

Ia menambahkan, berdasarkan studi penelitian perlunya suntikan tambahan setelah enam bulan dari suntikan pertama karena efikasi vaksin akan menurun untum vaksin Sinovac.

Studi juga menyebut antibodi dari vaksi Pfizer dan Astra Zenecca akan menurun dalam 10 pekan. Artinya, ketersediaan stok dan proses vaksinasi berkejaran dengan waktu. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19