Kompas TV nasional kesehatan

Menko PMK Ingin Obat Antivirus Tersedia di Tingkat Puskesmas

Kamis, 5 Agustus 2021 | 10:44 WIB
menko-pmk-ingin-obat-antivirus-tersedia-di-tingkat-puskesmas
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Sumber: KOMPAS/PRIYOMBODO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan dalam penanganan Covid-19 obat antivirus harus dijamin ketersediaannya.  

Muhadjir menuturkan ketersediaan obat antivirus tidak boleh hanya ada di rumah sakit (RS), melainkan harus tersedia di level paling bawah yakni puskesmas.

Dia juga menyampaikan pemerintah hingga saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk dapat memastikan ketersediaan obat untuk mencegah atau menekan angka kematian/fatalitas pasien.

"Masalah obat ini nanti saya diskusikan dengan Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) untuk pengadaan obat-obat tertentu terutama yang bergejala berat dan kritis, termasuk jarang di sini (Kalsel) obatnya. Dan ini persoalan nasional karena obat-obat ini masih impor," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (5/8/2021). 

Menko PMK ini tak menampik bahwa saat ini di Tanah Air sedang terjadi kelangkaan obat yang digunakan dalam menangani pasien Covid-19. Hal itu tidak hanya terjadi di satu daerah, bahkan berskala nasional.

Baca Juga: Obat Terapi Covid-19 Langka, Menkes Ungkap Kebutuhan Tak Sebanding dengan Kecepatan Produksi

"Masalahnya kelangkaan obat-obat ini juga sudah sangat mendesak. Memang di samping langka, kebutuhannya mendesak karena untuk mereka yang kondisinya buruk dan kritis," ujar Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau bagi warga terpapar Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri harus rutin melapor ke puskesmas.

Hal ini penting dilakukan agar petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan dan segera memberikan pertolongan saat kondisi mereka memburuk.

Mengingat, kata dia, angka kematian Covid-19 relatif banyak disebabkan mereka yang semula isoman di rumah, setelah parah baru datang ke RS. Sehingga, belum sempat mendapatkan tindakan di IGD pasien sudah tidak dapat tertolong.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Laman Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19