Kompas TV nasional politik

Baliho Puan Dinilai untuk Hentikan Langkah Ganjar di Pilpres 2024

Kamis, 5 Agustus 2021 | 10:31 WIB
baliho-puan-dinilai-untuk-hentikan-langkah-ganjar-di-pilpres-2024
Baliho Ketua DPR RI yang juga Putri Megawati dan Ketua DPP PDIP Puan maharani ramai terpasang di beberapa titik di kota Palembang. (Sumber: tribunsumsel.com/arif)

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bertebarannya baliho Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai bentuk promosi dirinya menyongsong perhelatan Pilpres 2024 mendatang.  

Selain itu, baliho tersebut merupakan langkah untuk menghentikan kasak-kusuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga memiliki elektabilitas tinggi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Baliho itu sebenarnya sekaligus ingin mengunci, menggembok, supaya tidak ada lagi pembicaraan bahwa capres 2024 dari PDIP itu Ganjar Pranowo," kata Adi kepada KOMPAS TV, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: Nyelekit, Fadli Zon Sindir Baliho Puan Maharani Salah Pengejaan Kata Kebinekaan

Menurut dia, masifnya pemasangan baliho Puan adalah untuk memperkenalkan ke publik kalau calon presiden dari partai berlambang banteng moncong putih itu ialah anak dari Megawati Soekarnoputri tersebut. 

"Bahwa tak ada lagi pembicaraan capres 2024 selain Puan, capres PDIP ya Puan. Dan itu sangat nyata dan jelas," ujarnya.

Ia menyebut pemasangan baliho tersebut saat ini cukup ampuh untuk menghentikan langkah Ganjar yang dinilai juga ngebet untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. 

"Artinya kerja-kerja politik partai itu bekerja untuk Puan bukan untuk Ganjar, karena baliho Ganjar kan tidak ada satupun yang muncul. Secara internal memang cukup ampuh untuk menutup ruang gerak pembicaraan tentang Ganjar yang akan maju dari PDIP. Itu sudah tidak ada lagi," ujar dia.

Ia menilai promosi Puan itu tak lantas bisa mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Pasalnya, promosi lewat media visual hanya berarti popularitas, belum masuk ke tahap tingkat keterpilihan.

"Dalam politik popularitas itu tidak bisa otomatis dikonversi menjadi elektabilitas. Orang populer itu belum tentu dan otomatis akan dipilih, masih ada PR lanjutan," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19