Kompas TV regional berita daerah

Ridwan Kamil Minta Pemprov Diberi Kewenangan Distribusi Vaksin: Kami Ibaratnya Hanya Tukang Pos

Kamis, 5 Agustus 2021 | 09:24 WIB
ridwan-kamil-minta-pemprov-diberi-kewenangan-distribusi-vaksin-kami-ibaratnya-hanya-tukang-pos
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Sumber: Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah provinsi (Pemprov) soal teknis distribusi vaksin Covid-19. 

Ridwan Kamil mengatakan distribusi vaksin ke kab/kota akan lebih efektif dan efisien jika  kewenangan mengatur daftar alokasi diberikan kepada provinsi.

“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” kata Ridwan Kamil yang dikutip dari laman Pemprov Jabar, Kamis (5/8/2021). 

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kab/kota, di mana daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat.

Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kab/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan. 

“Daftar alokasi dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Kang Emil. 

Mengingat, kata dia, terdapat kab/kota yang dalam hitungan lima hari persediaan vaksin Covid-19 sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi.

Baca Juga: Ridwan Kamil Apresiasi Bantuan PPKM dari Doni Salmanan: Semoga Terus Menginspirasi Anak-Anak Muda

Sementara itu, lanjut Kang Emil, terdapat daerah-daerah tertentu yang kecepatan menyerap vaksinnya sangat lambat.

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tegasnya. 

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Laman Pemprov Jawa Barat


BERITA LAINNYA


Politik

PPP Tak Sreg dengan Usulan Pemilu 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:59 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
14:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19