Kompas TV nasional agama

Ini Isi KritIkan PDIP Terhadap Pemerintahan Jokowi dalam Tangani Pandemi Covid-19

Rabu, 4 Agustus 2021 | 22:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kritik kebijakan pemerintah menangani penularan Covid-19 kini datang dari sejumlah politisi partai PDI Perjuangan.

Mulai dari koordinasi dan komunikasi diantara pejabat kementerian hingga keputusan memilih PPKM dibanding karantina wilayah atau lockdown.

Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memulai kritik pada pemerintahan Joko Widodo terkait komunikasi publik atas keputusan pemerintah.

“Perbaiki komunikasi publik termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini terutama terkait keputusan pemerintah,” kata Puan maharani seperti dikutip detik.com pada 27 Juli lalu .

Politisi PDI Perjuangan lainnya Effendi Simbolon mengritik presiden yang tidak memilih lockdown sejak awal pandemi karena keterbatasan anggaran.

Menurut Effendi Simbolon, presiden tidak patuh konstitusi.

“Kalau patuh sejak awal lockdown. Sebulan satu juta rupiah saja kali 10 bulan saja masih 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” kata Effendi seperti dikutip dari detik.com pada 31 Juli lalu.

Apa saja penilaian dalam kritik sejumlah politisi PDI Perjuangan atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo menangani pandemi Covid-19?

Simak pembahasannya bersama Politisi Partai Pdi Perjuangan, Masinton Pasaribu, dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


BUMN

Detik-Detik Lahirnya Raksasa Pelabuhan Indonesia

Minggu, 19 September 2021 | 22:52 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
23:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19