Kompas TV nasional politik

Megawati ke Jokowi: Bapak kan Kepala Negara, Jadi Harus Pegang Komando Penanganan Bencana

Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:13 WIB
megawati-ke-jokowi-bapak-kan-kepala-negara-jadi-harus-pegang-komando-penanganan-bencana
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (Sumber: KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS IMAGES)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sering bercerita dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal penanganan bencana. Karena itu, dirinya mengingatkan kepada kadernya tersebut agar memegang komando kerja penanganan bencana. 

"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary (kejadian luar biasa, red)," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021). 

Presiden RI ke-5 ini juga mengaku kerap berbincang dan berdiskusi dengan Jokowi terkait wilayah Indonesia yang rawan bencana.

Baca Juga: Joe Biden Bilang Jakarta Akan Tenggelam dalam 10 Tahun, Megawati Lapor ke Jokowi

"Saya bicara ke presiden, bapak ngomong new normal akibat pandemi ini. Saya kira kita juga akan masuk ke dalam sebuah tatanan new normal, antara lain bidang apa? Ya mengikuti bencana-bencana ini," ujarnya. 

Ia menilai, semakin banyak elite dan pemimpin di Tanah Air yang bicara soal pentingnya kesiapan menghadapi bencana di Indonesia. Bahkan karena merasa kerap sendiri, Megawati merasa dirinya sudah seperti konsultan yang selalu diminta menjadi pembicara soal bencana. 

"Kayaknya yang mau ngomong bencana kok kayaknya susah banget. Ini pun saya ceritakan ke Pak Jokowi. Jadi beliau kalau sudah begitu, kepingkel-pingkel. 'Ibu ini ada-ada saja'. Lho benar lho Pak," kata Megawati. 

Baca Juga: Megawati Beri Anak-anak PR Khusus di Momen Hari Anak Nasional, Tanya dari Mana Asal Kodok?

Menurut dia, peran semua pihak dalam menangani bencana itu penting. Artinya tercipta satu sinergi dan koneksitas antara satu dengan yang lain, terlebih antara jajaran pemerintah dan kementerian. 

"Saya sudah minta izin kepada Pak Presiden, ini semua harus bergerak bersama. Kita harus bergotong royong, tidak bisa memilah-milah. Oh ini bukan kerjaan saya, tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi tidak bisa begitu. Karena yang ditolong jiwa manusia," katanya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


SINAU

Kenali Gejala Parosmia Dan Penyebabnya

Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19