Kompas TV nasional politik

Demi Menang Lawan Covid-19, Abdul Muti Imbau Masyarakat Tidak Terseret Arus "Politisi Ikan Lele"

Rabu, 4 Agustus 2021 | 12:17 WIB
demi-menang-lawan-covid-19-abdul-muti-imbau-masyarakat-tidak-terseret-arus-politisi-ikan-lele

 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti (Sumber: KOMPAS TV )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat Indonesia tidak terseret arus tindakan tidak bertanggungjawab para "Politisi Ikan Lele" di media sosial.

Pasalnya, berdasar penilaian Abdul Mu'ti, perburukan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh dampak sosial dan ekonomi, melainkan juga disebabkan oleh "Politisi Ikan Lele".

“Politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya, maka dia itu semakin menikmati kehidupannya. Karena itu, sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan banyak orang yang tidak sekadar memancing, tapi juga memperkeruh suasana,” kata Abdul Mu'ti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, Mu'ti menjelaskan, istilah 'Politisi Ikan Lele' digunakannya dengan meminjam ungkapan yang pernah diutarakan Buya Syafi'i Ma'arif.

Baca Juga: Haedar Nasir: Muhammadiyah Yakin Pemerintah Tetap Dalam Kepentingan Utama Menyelamatkan Jiwa Rakyat

Menurutnya, lontaran itu menunjuk pada mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba.

Kendati demikian, Mu'ti menegaskan, 'Politisi Ikan Lele' bukan berarti mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi lebih luas yakni mereka yang selalu mengaitkan keadaan dengan cara politisasi.

“Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi,” tegasnya.

Satu contoh wacana yang dilemparkan para 'Politisi Ikan Lele' di media sosial, antara lain mengaitkan Covid-19 sebagai konspirasi dan menyebut bahwa pandemi merupakan cara China untuk melumpuhkan Indonesia.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Muhammadiyah.or.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19