Kompas TV nasional peristiwa

KPK Bakal Awasi Anggaran Pengadaan Laptop untuk Pelajar di Kemendikbud-Ristek

Selasa, 3 Agustus 2021 | 15:58 WIB
kpk-bakal-awasi-anggaran-pengadaan-laptop-untuk-pelajar-di-kemendikbud-ristek
Lambang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Sumber: Abba Gabrilin)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mengawasi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dalam pengadaan laptop dan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengawasan ini dilakukan karena program tersebut menggunakan uang negara. 

"KPK dan aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara," kata Ali seperti yang dilansir dari ANTARA, Selasa (3/8/2021). 

Lebih lanjut Ali meminta agar pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku. 

Tak hanya itu, dia juga menekankan kepada Kemendikbud-Ristek dalam melaksanakan pengadaan barang yang menggunakan uang negara agar dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

"KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegas Ali. 

Baca Juga: Pengadaan Laptop Merah Putih, PKS Minta Nadiem Lebih Transparan

Dalam kesempatan itu, Ali juga menegaskan KPK akan melakukan penindakan jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran. 

Tentunya, kata Ali, KPK akan mulai mengusut suatu perkara jika ada laporan masyarakat. sebab itu, dia mengimbau masyarakat melapor jika ada kejanggalan pada penyelenggaraan ini.

Adapun pernyataan dari lembaga antirasuah ini juga sekaligus menjawab Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang meminta KPK ikut mengawasi program tersebut.

"Untuk kami di Komisi III DPR RI pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran harus diperhatikan KPK dalam semua prosesnya," kata Sahroni, Senin (2/8/2021). 

Hal ini tidak lain, lanjut dia, untuk mengantisipasi potensi korupsi, terlebih program tersebut menggunakan uang negara yang jumlahnya besar.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptop terlalu mahal, namun yang terpenting adalah prosesnya diawasi KPK.

Sebab, langkah pengawasan itu sangat penting agar proses pengadaan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/ANTARA


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19