Kompas TV regional politik

Fraksi PSI Tolak Usulan Perubahan RPJMD 2017-2022 yang Diajukan Gubernur Anies

Selasa, 3 Agustus 2021 | 13:26 WIB
fraksi-psi-tolak-usulan-perubahan-rpjmd-2017-2022-yang-diajukan-gubernur-anies
Ilustrasi suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. (Sumber: Kompas.com/Sonya Teresa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Menurut Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza, mengubah RPJMD yang berisi program janji kampanye Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai tindakan lari dari tanggungjawab.

"Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program dan tidak menjawab 10-16 tantangan akibat pandemi Covid-19," ujar Anthony dalam Rapat Paripurna, Senin (2/8/2021).

Fraksi PSI mengungkapkan sejumlah ketidaksesuaian dalam perubahan RPJMD yang diajukan dengan program pembangunan di tengah pandemi yakni adanya pengurangan program dan kegiatan vital penanganan Covid-19. 

Baca Juga: PDI-P DKI Tolak Perubahan RPJMD Usulan Anies, Soroti Sejumlah Program yang Tak Capai Target

Pada perubahan RPJMD, Anies menargetkan pembangunan 267 fasilitas kesehatan tingkat pertama di level kelurahan untuk menyediakan layanan kesehatan preventif melalui program "Ok-Ocare", 

Menurut Anthony, program ini mengorbankan layanan posyandi yang justru berperan vital untuk menjadi pendekatan preventif pencegahan Covid-19. 

PSI juga menyoroti RPJMD yang tidak memuat program pemulihan ekonomi, tetapi justru menggunakan dana pinjaman PEN untuk proyek mercusuar yang cenderung politis untuk meninggalkan warisan infrastruktur seperti, misalnya, pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

"Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar," ucap Anthony, dilansir dari Kompas.com. 

Baca Juga: Pengamat: Sanksi Pidana pada Revisi Perda Covid-19 Jakarta Tak Banyak Berpengaruh

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.com


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19