Kompas TV nasional berita utama

Ketua FPAN Minta Pemerintah Sempurnakan Perpanjangan PPKM Level 4

Selasa, 3 Agustus 2021 | 11:30 WIB
ketua-fpan-minta-pemerintah-sempurnakan-perpanjangan-ppkm-level-4
Anggota Komisi IX DPR yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). (Sumber: (Kompas.com/Kristian Erdianto))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta keputusan pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, disempurnakan dengan mengetatkan kebijakan yang mendorong masyarakat patuh dan taat menjalankan aturan secara disiplin.

“Paling tidak harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan,” kata Saleh Partaonan Daulay seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/8/2021). “Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis.”

Di samping itu, Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dan subsidi bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Sebab, lanjutnya, kebijakan PPKM mengakibatkan penghasilan masyarakat menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

Baca Juga: Perpanjang PPKM Level 4 Dinilai Sudah Tepat, Epidemiolog UI Minta Masyarakat Terus Disiplin Prokes

“Jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran,” ujarnya. “Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan."

Tak hanya itu, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan. Seperti halnya ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya.

Sebab, lanjutnya, kendati angka penularan Covid-19 menurun, tapi tidak signifikan dan ada varian-varian baru dari Covid-19.

“Perlu dicatat, perubahan tersebut masih sangat lambat dan jumlahnya belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan COVID-19 masih tetap mengancam apalagi varian-varian baru juga sudah semakin menyebar," katanya.

Baca Juga: Tindaklanjuti Perpanjangan PPKM, Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Sekaligus

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Penjual Kopi Keliling ala Cofee Shop

Jumat, 24 September 2021 | 18:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19