Kompas TV nasional aiman

Ada Pidana Di Tes TWK KPK?(1) - AIMAN

Selasa, 3 Agustus 2021 | 10:49 WIB

KOMPASTV - Kontroversi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK terus bergulir. Teranyar, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah kejanggalan pelaksanaan TWK. TWK merupakan cara pimpinan KPK mengubah status pegawai menjadi ASN, hasil dari revisi Undang-undang KPK.

Ada tiga temuan Ombudsman atas TWK yang menyita perhatian, yaitu maladministrasi, pelanggaran prosedural, dan yang amat serius adalah penyalahgunaan wewenang. Dalam tahap pembentukan tes, ORI menyatakan terdapat penyisipan ayat terkait TWK di Perkom. Pun, terkait TWK, tidak diinfokan secara gamblang kepada pegawai.

Di tahap pelaksanaan tes, ORI menemukan ada tanggal mundur (backdate) terkait nota kesepahaman pelaksanaan TWK. Artinya, ada dokumen yang tak sesuai.

Terakhir, dalam tahap penetapan hasil tes, meski putusan MK menyebut peralihan status ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK, dalam kenyataannya muncul Surat Keputusan Pimpinan KPK yang berisi pembebastugasan pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, lakukan pendalaman terkait tiga temuan ORI ini. Aiman mewawancarai anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, yang kerap dikenal sebagai seorang hakim berintegritas tinggi.

Keterangan dari Dewas penting, mengingat sebelumnya Dewas menghentikan pemeriksaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan TWK. Dewas beralasan tidak menemukan cukup bukti.

Di mana kurang buktinya? Setelah keluar temuan ORI ini, apa yang akan dilakukan Dewas selanjutnya?

Aiman juga mewawancarai Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih. Kepada Najih, Aiman menggali terkait tanggal mundur (backdate) pada dokumen pelaksanaan TWK yang berpotensi melanggar hukum. Apa yang akan dilakukan ORI, jika hasil temuan mereka tidak digubris?

Mokhamad Najih menambahkan, ORI juga bakal mengirim surat saran kepada Presiden Joko Widodo. Apakah ini artinya, ‘bola panas’ ada di tangan Presiden? Aiman mewawancarai pakar Ilmu Perundang-undangan dari Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widiarto.

Kepada Aan, Aiman menggali soal konsekuansi hukum yang mungkin timbul dari hasil temuan ORI dan langkah Presiden Jokowi agar polemik TWK KPK tak berlarut-larut.

 

Penulis : Anas Surya

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19