Kompas TV nasional politik

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pimpinan Komisi IX: Percepat Vaksinasi dan Turunkan Angka Kematian

Senin, 2 Agustus 2021 | 21:24 WIB
ppkm-level-4-diperpanjang-pimpinan-komisi-ix-percepat-vaksinasi-dan-turunkan-angka-kematian
Ilustrasi PPKM. Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Bantul menutup simpang empat Jalan Parangtritis dan Imogiri Barat saat penerapan PPKM darurat. (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mendesak pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi ke seluruh daerah Indonesia selama kebijakan PPKM Level 4 di beberapa kabupaten/kota di Jawa-Bali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. 

Selain itu, pelaksanaan testing, tracing, treatment dan pelayanan pasien yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) juga harus dikerjakan secara baik. 

"Bagaimana memastikan bahwa aspek vaksinasi di lapangan berjalan dengan cepat. Kemudian, aspek testing, tracing, treatment dan pelayanan isoman juga dikerjakan dengan baik," kata Melki kepada Kompas TV, Senin (2/8/2021). 

Baca Juga: PPKM Level 4 Jawa-Bali Diperpanjang, Presiden Jokowi: Sudah Mulai Ada Perbaikan, Terus Waspada

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti angka kematian akibat Covid-19 yang hingga kini belum mengalami penurunan setiap harinya. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan dan berbagai instrumennya tersedia dengan baik. 

Seperti diketahui, pada hari ini Satgas Covid-19 melaporkan sebanyak 1.568 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Hingga saat ini, total kematian akibat virus corona berjumlah sebanyak 97.291 orang.

"Angka kematian ini yang harus jadi perhatian ke depan, sehingga memperkuat fasilitas kesehatan menjadi penting untuk bisa menekan angka kematian yang masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan ini," ujarnya. 

Ia mengimbau kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera mengucurkan bantuan sosial (Bansos) terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah selama diterapkannya PPKM Level 4 ini.  

"Tentu juga komitmen pemerintah agar bansos disalurkan ke provinsi-provinsi, sehingga masyarakat yang masih (membutuhkan bansos) bisa menerima dan mereka bisa melewati kebijakan PPKM dengan baik," kata dia. 

Ia mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali memperpanjang masa PPKM level 4 ini. Karena itu menandakan kalau Kepala Negara mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan pandemi ini.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19