Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Penyaluran Dana Desa Semester I di NTT Turun, Kemenkeu Sebut Alasannya karena Ada Perubahan Regulasi

Senin, 2 Agustus 2021 | 13:29 WIB
penyaluran-dana-desa-semester-i-di-ntt-turun-kemenkeu-sebut-alasannya-karena-ada-perubahan-regulasi
Ilustrasi - Seorang warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan uang Rp600 ribu yang merupakan bantuan dari program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. (Sumber: Kompas.tv/Ant)

KUPANG, KOMPAS.TV -  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat nilai penyaluran anggaran Program Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp 802,4 miliar pada semester I-2021 atau periode Januari-Juni 2021.

"Realisasi Dana Desa ini tercatat sebesar 26,23 persen dari total pagu Dana Desa untuk NTT di 2021 sebesar Rp 3,056 triliun," kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT Tri Budhianto dalam keterangan persnya, Senin (2/8/2021).

Budhianto menjelaskan, tingkat penyaluran anggaran Dana Desa senilai Rp 802,4 miliar ini terkoreksi menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 lalu mencapai Rp 1,48 triliun atau 48,50 persen. Penurunan realisasi tersebut, menurutnya, disebabkan karena adanya perubahan regulasi di tahun 2021

Pihaknya mencatat tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi di NTT yang tercatat per 26 Juli 2021 yakni Kabupaten Manggarai yakni, sebesar 49,6 persen atau Rp 73,2 miliar dari total pagu Rp 147,57 miliar. Sedangkan, penyaluran terendah di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni baru mencapai 15,2 persen atau Rp 24,9 miliar dari pagu Rp 163,5 miliar.

Baca Juga: DJPb Bangka Belitung Dorong Seluruh Desa di Kabupaten Bangka Tengah Segera Salurkan BLT Dana Desa

Lebih lanjut, Budhianto mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa yang belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu, terdapat pemerintah daerah yang belum mengajukan permintaan penyaluran melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Selain itu, masih terdapat pemerintah daerah yang meminta persyaratan tambahan (SPJ) dan beberapa desa belum menyelesaikan APBDes yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa.

"Kita berharap pemerintah daerah lakukan upaya percepatan sehingga Dana Desa segera disalurkan secara optimal karena yang di dalamnya termasuk untuk penanganan Covid-19 dan bantuan langsung tunai," katanya.

Baca Juga: Tangani Covid, Pemda Boleh Pakai Dana Desa Hingga Dana Alokasi Umum

 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:55
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19