Kompas TV regional peristiwa

Warga di Lahan Sengketa Gili Trawangan Inginkan Sertifikat Tanah, tapi Gubernur NTB Tak Bisa Janji

Sabtu, 31 Juli 2021 | 04:05 WIB
warga-di-lahan-sengketa-gili-trawangan-inginkan-sertifikat-tanah-tapi-gubernur-ntb-tak-bisa-janji
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah (kanan) dalam dialog bersama warga terkait sengketa lahan senilai 65 hektar yang dikontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Jumat (30/7/2021). (Sumber: Kompas.TV - Vyara)

GILI TRAWANGAN, KOMPAS.TV – Keinginan warga Gili Trawangan yang menempati lahan seluas 65 hektare – yang disengketakan – untuk memiliki sertifikat tanah, rupanya belum bakal terwujud dalam waktu dekat.

Pasalnya, secara hukum, lahan itu masih menjadi obyek Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) hingga kontrak berakhir pada tahun 2026 mendatang.

Hal itu diungkap oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat berkunjung ke Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara, Jumat (30/7/2021).

“Fakta hukumnya, kita masih berkontrak dengan GTI,” ujar Bang Zul, panggilan akrabnya, dalam dialog bersama warga yang digelar di halaman depan Masjid Agung Baiturrahman Gili Trawangan.

Baca Juga: Kunjungi Gili Trawangan Bahas Sengketa Tanah, Gubernur NTB Janjikan Tidak akan Ada Penggusuran

Lebih lanjut ia memaparkan, “Kami sebagai pemerintah juga harus adil. Kami punya niat baik pada GTI.”

Menanggapi pertanyaan dari Kepala Dusun Gili Trawangan Muhammad Husni tentang keinginan warga memiliki sertifikat tanah atas lahan yang kini mereka tempati, Bang Zul mengaku tak bisa menjanjikan.

“Saya enggak berani janji pada masyarakat di sini harus dikasih sertifikat. Karena untuk sertifikat ini, kami harus berkonsultasi dengan Badan Pertanahan dulu, juga berbagai pihak terkait seperti bupati, Depdagri, kepolisian, kejaksaan,” tuturnya.

Menurut Bang Zul, pengurusan kepemilikan atas lahan harus dilakukan sesuai tata cara yang ada. “Kalau kontrak dengan GTI selesai, maka tanah yang 65 hektare itu adalah tanah negara. Ini yang harus jelas dulu,” tekannya sambil mengimbuhkan, “Kalau mau urus sertifikat, ada caranya.”

Baca Juga: Merasa Diabaikan, Warga Gili Trawangan Kirim Surat Cinta soal Sengketa Lahan ke Presiden Jokowi

Penulis : Vyara Lestari | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19