Kompas TV nasional politik

Puan Maharani Minta Pemda Segera Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Jumat, 30 Juli 2021 | 22:47 WIB
puan-maharani-minta-pemda-segera-bayar-insentif-tenaga-kesehatan
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Sumber: Dok. DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani minta Pemerintah Daerah segera membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang telah berjuang dalam menangani pasien Covid-19.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang merupakan ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” kata Puan Maharani dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/7/2021).

Puan mengaku prihatin dengan data pencairan insentif nakes di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu.

Tak hanya itu, Puan juga mendapatkan laporan adanya potongan atas penerimaan insentif untuk tenaga kesehatan.

“Nakes bertaruh nyawa, mereka menjadi sandaran bagi keluarga dan rakyat yang terpapar Covid-19. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang merupakan hak mereka,” tegas Puan Maharani.

Baca Juga: Pemda DIY Akan Rekrut 100 Nakes Tambahan untuk Tekan Kematian Pasien Isoman

Sebagai informasi, insentif tenaga kesehatan di daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Berdasarkan data, Puan menambahkan realisasi pencairan insentif nakes di tahun 2021 masih sangat minim jika dibandingkan 2020. Berdasar data Kementerian Keuangan, pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19.

Sementara pada 2021, insentif tersebut baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun hingga 20 Juli 2021.

“Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” katanya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19