Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Ombudsman RI Minta Ketua KPK Angkat 75 Karyawan yang Tidak Lolos TWK - Opini Budiman

Sabtu, 31 Juli 2021 | 09:03 WIB

Kisruh di tubuh KPK adalah ujian bagi KPK yang dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri dan kekuatan politik yang kemungkinan menopangnya.

Konflik tidak berkesudahan di tubuh KPK berawal dari putusan Firli bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Alat yang digunakan adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Seorang psikolog mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan lazim dilaksanakan untuk menjadi ASN.

Ada instrumen psikologi yang disebut-sebut bisa mengukur kecenderungan seseorang. Namun, cara pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan yang sejak awal tidak transparan, telah membuat kisruh KPK dan berkesudahan.

UU KPK hasil revisi menyebut alih-status bukan seleksi.

Sebelum KPK mengumumkan hasil alih status, Mahkamah Konstitusi yang menguji formil UU KPK sudah mengeluarkan pertimbangan berbunyi:

“Dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN… pengalihan status tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.

Sebab para pegawai KPK selama ini ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan. 

Di antara 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan, ada yang sudah bekerja di KPK sejak lembaga itu berdiri. Mereka telah membongkar sejumlah kasus korupsi, mengejar buronan di luar negeri dan memulangkannya ke tanah air.

Mereka yang dinonakfitkan berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama. Putusan MK itu diperkuat arahan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021.

Presiden Jokowi mengatakan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos tes.

Penulis : Aryo bimo

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


SINAU

Apa Fungsi Ekor pada Tubuh Hewan?

Senin, 20 September 2021 | 18:55 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19