Kompas TV regional update

Pekerja WFO Sektor Esensial-Kritikal di Jakarta Kini Wajib Sudah Divaksin

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:28 WIB
pekerja-wfo-sektor-esensial-kritikal-di-jakarta-kini-wajib-sudah-divaksin
Ilustrasi bekerja dari kantor (Sumber: dok. Freepik/Pressfoto via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan seluruh pekerja sektor esensial dan kritikal yang bekerja dari kantor atau WFO sudah divaksin minimal dosis pertama.

Ketentuan ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 1972 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/ Tempat Kerja Milik Swasta, BUMN atau BUMD pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19.

“Pimpinan perusahaan hanya memperbolehkan pelaksanaan work from office (WFO) kepada pekerja atau buruh yang telah divaksinasi Covid-19, minimal vaksin dosis 1,” tulis Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada Surat Keputusan itu, dikutip Jumat (30/7/2021).

Selain itu, Andri juga menetapkan ketentuan pembatasan kapasitas jumlah orang yang bekerja di tempat atau WFO dengan protokol kesehatan yang ketat sembari melakukan testing Covid-19 secara berkala.

Baca Juga: Wagub DKI Minta Warga yang Isolasi Mandiri di Rumah Pindah ke Fasilitas yang Disediakan Pemprov

Pelaku usaha juga wajib membuat surat tanda registrasi pekerja (STRP) secara kolektif untuk para pekerjanya

Sementara itu, bagi perkantoran yang tidak termasuk dalam sektor kritikal-esensial diminta untuk tetap bekerja dari rumah atau WFH (worf from home) penuh atau 100 persen. 

“Menerapkan 100 persen work from home bagi perkantoran atau tempat kerja milik swasta, BUMN atau BUMD yang tidak termasuk dalam sektor kritikal dan esensial,” kata dia.

Pada aturan tersebut juga disebutkan mengenai perlindungan hak pekerja, yakni tidak ada pemutusan hubungan kerja dan perusahaan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri.

Bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan juga akan mendapatkan sanksi teguran. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19